Senin, 20 Mei 2013

Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Hukum Islam

Multi level marketing (MLM) adalah salah satu bentuk dari jual beli. Menurut Wikipedia, multi level marketing (pemasaran berjenjang) adalah sistem penjualan berkelompok melalui keanggotaan yang membentuk tim pemasaran secara bertingkat (lihat gambar).

Struktur pohon biner MLM (sumber: Wikipedia

Sistem jual beli MLM sangat banyak jenisnya. Ada MLM yang produknya tidak jelas atau bahkan tidak nyata wujudnya dan ada pula yang produknya memang wujud secara nyata. Untuk yang pertama hukumnya tidak sah sebagaimana yang telah diputuskan PWNU Jawa Timur pada tahun 1423 H/2002 M di Kediri. Sedangkan yang kedua, di mana produknya wujud dan nyata, secara umum ditinjau dari sisi praktek jual beli tidak nampak adanya indikasi yang bertentangan dengan sendi-sendi pokok (rukun) jual beli dalam Islam, mengingat aqid (pelaku akad), barang yang menjadi sasaran akad, dan ijab qabul (jalinan ikatan) antara penjual dan pembeli semua dipenuhi.

Namun, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam pembahasan mengenai MLM ini. MLM sebagai suatu bentuk jual beli yang bercirikan jaringan menyisakan beberapa hal yang dapat menimbulkan kerancuan, utamanya pada status kemitraan distributor dengan perusahaan dan bonus yang dijanjikannya. Di antara hal-hal tersebut ada yang dapat berdampak pada hukum dan sebagian lainnya terkesan tidak/kurang mencirikan karakteristik dan etika ekonomi Islam.

Berikut ini beberapa perihal yang dapat mengaburkan dalam jual beli sistem MLM:
  • Distributor, kedudukannya terhadap produk barang masih kabur, apakah sebagai wakil atau pemilik atau musahim (pesaham). Jika ia wakil, maka ia tidak boleh menjadi pembeli barang yang dikuasakannya (Fatawa Ibn al-Hajar al-Haytami, juz 4 hal 4; Mughni al-Muhtaj juz 2 hal 166); jika ia pemilik (karena harus membeli barang secara tunai) semestinya ia tidak boleh terikat oleh persyaratan-persyaratan yang bukan konsekuensi yuridis dari akad jual beli dan tidak memberi dampak terhadap kemaslahatannya (Al-Muhadzdzab, juz 1 hal 356; Al-Tanbih juz 1 hal 133); dan jika ia musahim syirkah (pemilik saham) maka kecenderungannya adalah syirkah abdan dan semestinya tidak boleh terjadi pensyaratan harus membeli barang, sebab pada syirkah abdan saham berupa jasa bukan harta (Imam Syafi’i tidak memperbolehkan, namun menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Subul al-Salam, juz 3 hal 1188). 
  • Bonus, sebagai imbalan yang mengikat (karena telah dijanjikan dan menjadi sasaran) dan sekaligus memikat (karena jumlahnya jauh lebih besar daripada laba/keuntungan langsung) juga ikut menjadi rancu akibat kekaburan kedudukan distributor. Jika ia sebagai wakil, maka kemitraan antara perusahaan dan distributor tergolong akad yang didasarkan pada kepercayaan (amanah), sehingga tidak boleh ada persyaratan harus membeli barang dan terikat oleh imbalan (bonus). Jika kemitraan sebagai wakil ini menjadi syarat jual beli, maka akad jual belinya rusak dan bonus sebagai imbalannya hukumnya haram. Jika ia sebagai pembeli kemudian bonus diposisikan sebagai imbalan dari persyaratan “pengembangan jaringan”, maka juga dapat merusak keabsahan jual beli dan hukum bonusnya haram karena merupakan kompensasi syarat yang fasid (rusak). Jika ia sebagai musahim (pemilik saham), maka ia adalah musahim dalam akad syirkah yang fasid sehingga bonus yang diterimanya juga haram. 
  • Dalam hal distributor adalah suami isteri, jika salah satunya meninggal, ketentuannya yang masih hidup dianggap sebagai pewarisnya, baik dalam hak maupun tanggung jawabnya. Dalam hukum waris, tidak ada pewarisan tanggung jawab, yang ada adalah pewarisan harta atau hak yang dapat mendatangkan harta. 
Berikut ini adalah perihal yang tidak/kurang mencirikan karakteristik dan etika ekonomi Islam: 
  • Janji bonus berlipat-lipat membuat orang berangan-angan panjang (thul al-amal) yang tidak terpuji (madzmum) dan mendorong manusia menjadi loba dunia. 
  • Mencari harta dengan penuh trik-trik rekayasa (mencampuradukkan bermacam-macam akad) tidak hanya mempengaruhi validitas akad tetapi dapat menghilangkan keberkahan rezeki. 
  • Dibalik fleksibilitas MLM di mana transaksinya tidak terikat oleh tempat dan waktu berpeluang memasyghulkan aktivitas-aktivitas penting yang seharusnya perlu mendapat perhatian secara spesifik. 
  • Bisnis lebih karena bertujuan mendapatkan bonus melimpah, terkesan menuruti dorongan kesenangan hawa nafsu, padahal seharusnya jual beli hendaknya dijadikan salah satu bentuk jihad melawan hawa nafsu.

Artikel di atas disarikan dari makalah “Perdagangan dalam Perspektif Theologi, Etika, dan Hukum Islam” oleh KH. Ahmad Asyhar Shafwan. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Keislaman (SALAM) CSS MoRA ITS dengan tema “Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Hukum Islam” tahun 2009.

Silakan masuk terlebih dahulu ke akun Google Anda untuk berkomentar di blog ini. Komentar yang Anda masukkan akan dimoderasi terlebih dahulu. Komentar yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan tidak akan disetujui.
EmoticonEmoticon